(RDP Komisi IV DPRD Kukar)

TENGGARONG, Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara memanggil dua dinas/OPD (Organiasi Perangkat Daerah) untuk dilakukan evaluasi, membahas skala prioritas hingga penyerapan anggaran pada APBD 2020. Dua dinas itu adalah Dinas Pendidikan-Kebudayaan dan Dinas Kesehatan Kukar.

Pertemuan dilangsungkan di ruang rapat Komisi IV DPRD Kukar, Selasa (15/9/2020) dipimpin Ketua Komisi IV Baharuddin, didampingi sejumlah anggota diantaranya Kamarur Zaman, Saparudin Pabonglean, Farida, Khoirul Mashuri, dan dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta dari Dinas Kesehatan Kukar.

Dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Kukar Baharuddin, bahwa anggaran pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar banyak terkena rasionalisasi, sebenarnya hal ini bisa dipertahankan jika memang anggaran tersebut sangat urgen. Disisi lain anggaran yang teralokasikan cukup besar tak bisa untuk segera dikerjakan ditriwulan ke empat pada 2020 ini, mengingat waktu yang terlalu mepet atau mendekati akhir tahun.

”Beberapa program di Dinas pendidikan banyak terkena rasionalisasi, apa yang menjadi prioritas program harus tetap dipertahankan. Disisi lain bahwa dampak dari kondisi pandemi Covid-19 pelaksanaan kegiatan banyak yang belum jalan sehingga penyerapan anggaran tak maksimal,” katanya.

Sementara Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kukar Tulus Sutopo yang hadir mewakil Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kukar, bahwa hingga menginjak Spetember 2020 ini penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan sudah mencapai angka 44,42 persen.

Pelaksanan program kerja pada dinas pendidikan banyak teraliasi pada kepentingan usulan usulan DPRD Kutai Kartanegara. Beberapa item diantara masuk dalam proses lelang.”Ada sembilan kegiatan pembangunan fisik pada sekolah yang masuk pada proses lelang,” tutur Tulus Sutopo.

Para anggota dewan Komisi IV yang hadir dalam pertemuan RDP tersebut mengatakan agar pembangunan fisik sekolah sekolah hasil dari tinjauan tinjauan Komisi IV DPRD Kukar masuk skala prioritas.

Sementara itu pada Dinas Kesehatan Kukar yang diwakili oleh Ismi Sekretaris Dinas Kesehatan Kukar menjelaskan, bahwa secara fisik anggaran yang teraliasi atau yang terserap pada Dinas Kesehatan sudah mencapai angka 40 persen.

"Untuk anggaran penanganan Covid-19 yang masuk dalam Bantuan Tak Terduga (BTT) pada anggaran perubahan 2020 kita mengusulkan lagi sekitar Rp22 miliar," katanya.(awi/adv/poskotakaltimnews.com)